Politisi muda Partai NasDem, Andre Prasetyo Tanta (APT) mengajak masyarakat Kota Makassar untuk lebih mencintai produk Usaha Kecil Menengah (UKM).

Hal tersebut diungkapkan APT saat menggelar Sosialisasi Perda No 07 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Ekonomi Dan UKM di Kelurahan Suangga, Kecamatan Wajo, Sabtu (14/9/2020).

Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Sulsel itu menyampaikan tujuan dari perda ini adalah bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada kopersi dan UKM dalam bentuk pemberdayaan guna menjadikan UKM dan koperasi bisa kompetitif di era persiangan.

Menurut APT, perekonimian Indonesia khususnya Sulsel itu lebih banyak ditopang oleh pelaku usaha kecil dan menengah serta usaha koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

“Data pertumbuhan ekonomi di Sulsel tahun 2019 sekitar 7–7,4 persen dan itu didukung oleh kreativitas para pelaku UKM. Ini artinya bahwa pelaku UKM sangat penting untuk kita support untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan,” jelas APT.

APT menambahkan, support dari pemerintah dalam bentuk pemberdayaan juga harus didukung oleh masyarakat dalam bentuk bagaimana bisa mencintai dan membeli produk lokal/UKM.

“Karena tantangan UKM itu terkadang di pemasaran atau penjulan barang-barang yang telah diolah/diproduksi, maka dalam kesempatan ini dan masih dalam masa pandemi Covid-19 saya mengajak mari kita dukung dan support dengan cara mencintai dan membeli produk UKM dan koperasi,” pungkas APT.

Salah satu pelaku UKM di Kelurahan Suangga, Salti, sangat mengapresisasi kehadiran APT dalam meyampaikan Perda tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM.

“Ini bukti bahwa pak APT sangat berpihak kepada pelaku usaha kecil, karena kendala selama ini kita pelaku UKM yakni pemasaran, kita biasa produksi barang tapi tidak laku akhirnya kita biasa mengalami kerugian,” ungkapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan salah satu Ketua RT di Kelurahan Suangga, Ramli. Ia mengungkapkan bahwa di Kecamatan Tallo, khusunya di Kelurahan Suangga banyak pelaku UKM, namun sedikit mendapatkan informasi terkait dukungan pemerintah.

“Akhirnya mereka kesulitan mengakses bantuan dengan adanya sosilaisasi Perda ini kami sangat berterima kasih kepada pak APT karena sudah memberikan informasi bahwa ada peraturan daerah yang mendorong berkembangnya koperasi dan UKM. Dan kami berharap kepada warga yang meiliki UKM agar melaporkan kegiatan usahanya di pemerintah agar nantinya ketika ada bantuan bisa terdata dan bisa mendapatkan bantuan,” tuturnya.